Anggaran Pilkada Disedot Bayar Sengketa KIP Aceh Timur

Anggaran Pilkada Disedot Bayar Sengketa KIP Aceh Timur
BANDA ACEH - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memasukkan anggaran hibah sebesar Rp 50 juta dan Rp 100 juta. Masing-masing diperuntukkan kepada Forum Majelis Taklim Sirut Mubtadin Rp 100,000,000 dan organisasi sejenis senilai Rp 50 juta. Total anggaran hibah ini mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam dokumen yang sama, pemerintah kabupaten menganggarkan dana penyelesaian sengketa dan bantuan konsultasi hukum, di antaranya untuk belanja perjalanan dinas luar daerah, dan untuk penyelesaian KIP Aceh Timur sebanyak Rp 50 juta.

Pemerintah juga menganggarkan dana untuk membayar jasa pihak ketiga, kontrak pengacara, untuk penyelesaian sengketa KIP Aceh Timur berjumlah Rp 150 juta. Total anggaran hibah pemilu dan pilkada sebelum perubahan membengkak menjadi Rp 25 miliar.

Saat ini, Bupati Aceh Timur belum melantik komisaris KIP Aceh Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur juga menolak Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur Muzakir mengatakan pihaknya menolak SK KPU karena tidak sesuai hasil keputusan Tim Panja DPRK periode 2009-2014.Bahkan DPRK berencana menggugat SK itu ke PTUN. Kata dia, Sebelumnya juga telah di-SK-kan atas nama Ismail, Syahrul MTA, Ridwan Suud, Safwan, dan Ilyas oleh KPU pusat sesuai hasil paripurna DPRK periode 2009-2014.

"KPU Pusat tidak berhak melampaui kewenangan DPRK karena itu semua telah diatur dalam pasal 56 dan 57 UUPA Nomor 11 Tahun 2006," pungkas Muzakir.
data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...