Ucapan Idul Fitri PLN
Topik

Anggaran Minim, Pemerintah Aceh Dinilai Tak Serius Terhadap KKR

·
Anggaran Minim, Pemerintah Aceh Dinilai Tak Serius Terhadap KKR
Komisioner KKR Aceh bersama Sekwan. Foto: Hendra Keumala

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2017 untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Padahal secara khusus Komisioner KKR telah mengajukan Rancangan Kerja (Renja) 2017 kepada Pemerintah Aceh dengan total anggaran lebih kurang Rp 21 miliar.

Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh yang merupakan gabungan beberapa lembaga sipil itu menilai Pemerintah Aceh tidak memahami tugas dan fungsi KKR Aceh. Padahal 2017 merupakan tahun pertama yang memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh karena sebagai komisi yang baru belum memiliki sekretariat, kelengkapan sekretariat, SOP yang harus segera disiapkan yang merupakan perintah Qanun 17 Tahun 2013. Sehingga ditahun kedua KKR Aceh dapat bekerja maksimal untuk pemenuhan hak korban.

Baca: Pemerintah Hanya Anggarkan Rp 3 Miliar untuk KKR Aceh

Salah satu anggota tim KPK Hendra Saputra mengatakan dengan anggaran yang begitu minim tidak akan mampu melaksanakan tupoksinya mulai dari menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi hingga melakukan penyelidikan, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap saksi korban pelanggaran HAM masa lalu di seluruh Aceh.

Untuk itu, kata Hendra, KPK Aceh berharap Pemerintah Aceh memahami sepenuhnya mandat besar yang diemban KKR Aceh yang telah dilantik sebelumnya oleh Pemerintah Aceh pada 25 Oktober 2016.

"Kalau seperti ini kami menganggap Pemerintah Aceh tidak serius terhadap pembentukan KKR Aceh. Berkaca pada anggaran tahun lalu Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada organisasi kepemudaan," ujarnya.

Ucapan Idul Fitri Pemkab Pidie Jaya
Ucapan Selamat BPMA
HUT Pidie Jaya 10 Tahun

Komentar

Loading...