Unduh Aplikasi

Al-Chaidar: WN Harus Paham Syariah, Siasat, Politik dan Sejarah Aceh

Al-Chaidar: WN Harus Paham Syariah, Siasat, Politik dan Sejarah Aceh
Pengamat Terorisme Al-ChaidarFoto: Harian Pijar

LHOKSEUMAWE - Pengamat terorisme Al-Chaidar menyebutkan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (WN) harus digiring ke arah lembaga adat, bukan lembaga birokrasi politik. Karena WN merupakan sebuah jabatan yang dipersiapkan sebagai pengganti sultan.

“Kenapa saya katakan WN ini sebagai pengganti sultan. Dulu, ada jabatan WN yang dijabat sebagai pengganti sebelum dewasanya Sultan Alaidinsyah dan Sultan Mahmudsyah. Sebelum kedua sultan itu dewasa mereka memiliki wali, dan itulah yang disebut wali negara (Wali Nanggroe),” kata Al-Chaidar kepada AJNN, Selasa (11/12).

Menurut Al-Chaidar, selama ini WN tidak ada manfaat sama sekali, karena WN yang seharusnya berperan sebagai lembaga adat, seharusnya membimbing dan membina Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) yang ada di provinsi, kabupaten, dan tingkat yang lebih bawahnya, tapi itupun tidak terjadi saat ini, hal itu membuat lembaga WN menjadi lembaga yang terisolir.

“Selama ini tidak ada yang penting yang dilakukan WN, karena dia (WN) tidak paham tentang fungsi dirinya, jadi sepatutnya dia harus paham tentang fungsi kedudukannya tersebut,” ujar Al-Chaidar.

Ke depan, sambung Al-Chaidar, Aceh ini nanti akan menjadi negara yang mandiri, jadi mulai sekarang harus mempersiapkan sebuah jabatan yang khusus ke depan. Apalagi Aceh tidak lagi dipimpin oleh seorang sultan.

“WN yang tepat adalah seorang yang paham tentang syariah, siasat, politik, dan juga paham tentang hukum negara, paham sejarah Aceh, paham antara demokrasi dan nomokrasi. Karena negara Aceh yang kita bentuk ke depan yaitu negara nomokrasi bukan demokrasi,” jelas Al-Chaidar.

Sambungnya lagi, sosok WN harus memiliki pengetahuan tentang latar belakang kekuasaan di Aceh. Bila perlu, seorang WN juga yang pernah terlibat pada masa pemberontakan PKI dan GAM, dan pernah hidup dimasa revolusi sosial, masa jajahan Belanda, Jepang. Sehingga WN paham sistem nomokrasi bukan demokrasi.

“Kesalahan sejarah Aceh yang paling besar yang dilakukan oleh orang yang menandatangani MoU Helsinki adalah ketika mereka meminta partai lokal (Parlok), sehingga disaat diterapkan di daerah setiap periode pemilihan, malah terjadi saling membunuh. Jadi dari konflik vertikal menjadi horizontal, dari konflik negara ke konflik sesama rakyat Aceh,” ujarnya.

Komentar

Loading...