Unduh Aplikasi

Aku Begini Engkau Begitu

Aku Begini Engkau Begitu
Ilustrasi: suara muhammadiyah.

SETARA Institute menuai protes. Lembaga yang didirikan oleh sejumlah tokoh “liberal” ini dikritik setelah mengeluarkan penilaian buruk tentang kehidupan beragama di Banda Aceh. Ibu kota provinsi bersyariat Islam ini berada di peringkat kedua, lebih baik dari Kota Tanjung Balai, di Sumatera Utara.

Tak sulit memprediksi alasan Setara menempatkan Tanjung Balai sebagai kota paling tidak toleran di Indonesia. Adalah kasus Meiliana, perempuan yang memprotes suara azan, yang tentu saja menjadi acuan. Protes itu sempat memantik kericuhan berbau SARA pada 2016. Meiliana divonis bersalah dengan aturan penistaan agama.

Nah, bagaimana dengan Banda Aceh di peringat kedua? Pangkal penilaian tentu saja pelaksanaan syariat Islam. Dan ini bukan kali pertama pelaksanaannya diserang dari luar. 

Penindakan dan pembinaan terhadap anak punk dan anak jalanan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, beberapa tahun lampau, juga sempat membuat sejumlah negara Eropa “panas” sehingga merasa perlu meminta penjelasan kepada Pemerintah Indonesia tentang peristiwa itu.

Penilaian Setara jelas tak akan berjalan seiringan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ini persoalan cara pandang. Kacamata berbeda jelas menyajikan pemandangan berbeda. Setara meletakkan dasar kebebasan dan hak asasi manusia ala barat sebagai standar penilaian. Dua kutub ini tentu tak bisa disatukan.

Pemerintah dan dewan kota tak perlu panik terhadap hal ini. Serangan seperti ini jelas bukan yang terakhir. Apalagi latah menjadikan isu ini sebagai alat politik untuk mencari simpati dan dukungan menjelang pemilihan.

Menjawab dan mengomentari pernyataan Setara tak akan menyelesaikan masalah. Tak perlu gamang menyikapi pernyataan itu. Toh hal ini tak akan banyak mengubah hal yang berjalan lama di kota ini dan cara kita hidup di dalamnya.

Yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem hukum dan memastikan tak ada tebang pilih dalam pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah dan dewan kota harus memastikan setiap pelanggaran terhadap aturan diproses sesuai aturan, bukan selera penguasa.

Aturan-aturan yang ada serta proses pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh juga harus dievaluasi. Ketimbang menghabiskan uang untuk seremonial keagamaan yang seharusnya bersifat pribadi, pemerintah kota mungkin dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih terfokus untuk peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan, termasuk di DPRK Banda Aceh.

Sehingga aturan-aturan yang muncul benar-benar berlandaskan kebutuhan untuk menyejahterakan seluruh warga kota tanpa membedakan aliran agama, pandangan politik, warna kulit dan jenis kelamin. Pemerintah dan dewan harus memiliki pemahaman syariat Islam secara kaffah, sekali lagi, bukan berdasarkan selera penguasa.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...