Unduh Aplikasi

Aktivis Kebudayaan: Segera Wacanakan Pergantian Wali Nanggroe

Aktivis Kebudayaan: Segera Wacanakan Pergantian Wali Nanggroe
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Alhaythar, bersama Ketua DPA PA Muzakir Manaf. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Ketua Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta agar Komisi Pemilihan Wali Nanggroe segera mewacanakan pergantian Wali Nanggroe aktif, Teungku Malik Mahmud Al Haytar.

Menurut penerjemah buku Hasan Tiro ini, tugas Wali Nanggroe akan selesai pada Desember mendatang. Hal ini sesuai dengan Qanun No.8 Tahun 2012 yang sudah dikoreksi oleh Mendagri.

"Publik kurang tahu kalau sebenarnya Jabatan Wali Nanggroe hanya berlaku selama lima tahun, dan Desember ini tugas beliau sudah selesai sebagai Wali Nanggroe Aceh," kata Haekal, Rabu (7/11) di Banda Aceh.

Menurutnya Aktivis Kebudayaan ini, selama menjadi Wali Nanggroe, Teungku Malik Mahmud Al Haytar tidak menunjukkan eksistensi dan tidak berhasil memfungsikan dirinya sesuai dengan undang-undang, sehingga menilai Teungku Malik Mahmud Al Haytar gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kami melihat Teungku Malik Mahmud Al Haytar tidak berhasil dan inkonsistensi dalam menjalankan tupoksi Lembaga Wali Nanggroe. Baik dari bidang sejarah, adat, budaya dan tamaddun Aceh," tegasnya.

Haekal yang pernah menjadi Tenaga Ahli Lembaga Wali Nanggroe tersebut meminta, agar Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa untuk segera membentuk Komisi Pemilihan guna mencari sosok baru yang lebih kredibel untuk memimpin Lembaga Wali Nanggroe Aceh kedepan.

"Secara regulasi, para Majelis memiliki wewenang untuk segera mencari pengganti beliau (Teungku Malik Mahmud al Haytar). Kami dari kalangan aktivis sejarah dan kebudayaan siap membantu dan akan merekomendasikan beberapa calon yang dianggap layak sebagai pengganti. Intinya, 2019 Ganti Wali Nanggroe," ujar Haekal.

Komentar

Loading...