Unduh Aplikasi

Akhir Geger Remisi Pembunuh Wartawan Radar Bali

Akhir Geger Remisi Pembunuh Wartawan Radar Bali
Foto: Detik

DENPASAR- Geger remisi I Nyoman Susrama berakhir manis. Remisi pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa itu dianulir Jokowi, tepat di Hari Pers. Pencabutan itu sesuai tuntutan wartawan di berbagai penjuru negeri.

Jagat jurnalistik dikagetkan dengan remisi ke Susrama pada penghujung Januari 2019. Kabar mengejutkan itu disampaikan pihak keluarga di Bali dan kawan-kawan wartawan.

Baca: Presiden Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Radar Bali

Luka lama dunia pers pun terungkap lagi. Bagaimana tidak, Susrama tanpa ampun menghabisi dengan keji dan biadab Prabangsa pada Januari 2009. Bersama 8 orang, Susrama berbagi tugas membunuh editor Radar Bali itu.

Prabangsa diculik, lalu dianiaya dan akhirnya dibuang ke laut. Mayatnya baru ditemukan beberapa hari setelahnya. Apa masalahnya? Susrama tidak terima dengan tulisan liputan dugaan korupsi di Bangli. Keji!

Alhasil, PN Denpasar menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke Susrama. Vonis itu bergeming hingga tingkat kasasi.

Satu dasawarsa berlalu, kabar mencengangkan datang dari Kemenkumham. Susrama hukumannya diubah dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Alasannya? Susrama berkelakuan baik selama 10 tahun di penjara.

Dunia pers langsung memberontak. Berbagai aksi digelar di seluruh penjuru nusantara. Menghadapi aspirasi itu, tim Jokowi bergerak. Ahli dilibatkan.

"Berbagai apa itu pertanyaan, berbagai apa itu keluhan dari teman-teman wartawan sudah didengarkan oleh Menkumham. Nanti beliau akan menjelaskan," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Akhirnya, Jokowi mencabut mengabulkan tuntutan jurnalis dan mencabut remisi itu.

"Sudah, sudah saya tandatangani," kata Jokowi di sela-sela Hari Pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

Apa tanggapan istri Prabangsa?

"Sangat bersyukur," kata istri Prabangsa, Prihartini.

Lalu bagaimana secara hukum? Pakar hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono menilai pencabutan remisi itu langkah hukum yang tepat. Hal itu sesuai dengan konsep dan tujuan hukum, yaitu hukum responsif.

"Dengan demikian, keputusan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan remisi pada Susrama justru menunjukkan sikap presiden yang responsif sebagaimana dikehendaki oleh UU Administrasi Pemerintahan," kata Bayu.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...