Unduh Aplikasi

25 Sengketa Pemilu dari Aceh, Hanya Dua yang Dikabulkan MK

25 Sengketa Pemilu dari Aceh, Hanya Dua yang Dikabulkan MK
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan seluruh permohonan gugatan sengketa Pemilu 2019 untuk wilayah Aceh, Kamis (8/9).

Dari total 11 gugatan dengan 25 lokus perkara yang diputuskan hakim MK kemarin, hanya dua permohonan yang dapat dikabulkan, yakni dari pemohon Partai Nanggroe Aceh (PNA) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan Aceh Timur (Dapil 6).

Kemudian, permohonan gugatan dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Dapil Banda Aceh 3 (Syiah Kuala - Ule Kareng). Sedangkan 23 perkara lainnya ditolak atau tidak diterima MK.

Berdasarkan data yang diterima AJNN dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, berikut 23 lokus perkara dari 10 partai politik wilayah Aceh yang gugatannya tidak dapat dikabulkan MK.

1. Permohonan gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk DPRK Aceh Singkil Dapil 1.

2. Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (3 perkara), yakni untuk DPRK Sabang Dapil 1. Kemudian perkara DPRK Aceh Besar Dapil 5, dan dari DPRK Aceh Tengah Dapil 2.

3. Permohonan Partai Golkar (1 perkara dikabulkan untuk DPRK Kota Banda Aceh Dapil 3). Namun untuk perkara DPRA Dapil Aceh 1 putusannya dismissal (tidak dilanjutkan).

4. Permohonan Partai Nasdem (5 perkara) untuk DPR RI Dapil Aceh I dan Dapil Aceh II. Lalu DPRA Dapil Aceh 3, DPRA Dapil Aceh 5 serta gugatan wilayah DPRK Bireuen Dapil 2, seluruhnya ditolak.

5. Permohonan Partai Berkarya (2 perkara) untuk DPR RI Dapil Aceh I dan DPR RI Dapil Aceh II dinyatakan gugur.

6. Permohonan Partai Daerah Aceh (2 perkara) untuk DPRA Dapil Aceh 6, dan DPRK Aceh Timur Dapil 2.

7. Permohonan Partai Aceh (2 perkara) untuk DPRA Dapil Aceh 2 dan DPRA dari Dapil 4.

8. Permohonan Partai Demokrat (4 perkara) untuk DPRA Dapil Aceh 6, DPRK Aceh Singkil Dapil 3, DPRK Aceh Timur Dapil 3 dan Dapil 4. Ditolak seluruhnya.

9. Partai SIRA untuk DPRK Nagan Raya Dapil 1.

10. Permohonan dari Partai Bulan Bintang (2 perkara) untuk DPRK Bireuen Dapil 2 dan DPRK Pidie Jaya Dapil 3.

Untuk diketahui, MK telah mengabulkan gugatan PNA terkait adanya penghilangan suara di Kabupaten Aceh Timur untuk pemilihan DPRA daerah Peurelak Timur.

Atas putusan tersebut, MK memerintahkan KIP Aceh melakukan penghitungan suara ulang di Peureulak Timur. Serta memerintahkan agar Bawaslu dan Panwaslu mengawasi penghitungan suara ulang nantinya.

Kuasa Hukum PNA dari kantor ARZ dan Rekan, Zulkifli, SH meminta KIP Aceh untuk segera melaksanakan perintah MK tersebut dalam waktu secepat mungkin.

"Kita minta KIP Aceh segera melaksanakan perhitungan suara ulang sesuai putusan MK ini," kata Zulkifli kepada AJNN, Jumat (9/8).

Menanggapi putusan MK itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni AH mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti perintah MK tersebut dengan melaksanakan rapat pleno internal terlebih dahulu guna menentukan jadwal perhitungan suara ulang di Aceh Timur.

"Insya Allah KIP Aceh akan segera menindaklanjuti putusan MK, namun sebelumnya kami akan gelar rapat pleno intrenal terlebih dulu guna memastikan jadwalnya," ujar Agusni saat dikonfirmasi.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...