Unduh Aplikasi

2020, Naik Trans Koetaradja Harus Bayar

2020, Naik Trans Koetaradja Harus Bayar
Bus Trans Koetaradja. Foto: Net

BANDA ACEH - Sejak beroperasi mulai tahun 2016 hingga 2019, angkutan umum Bus Trans Koetaradja masih dinikmati secara gratis oleh seluruh masyarakat Aceh, yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Namun, pada 2020 mendatang, penumpang harus rela merogoh kocek untuk membayar Trans Koetaradja. Pasalnya Pemerintah Aceh telah mewanakan sistem berbayar kedepannya, dan saat ini tahapan sosialisasi sudah mulai dilaksanakan.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi mengatakan pihaknya memang sedang melakukan tahapan sosialisasi Trans Koetaradja berbayar serta melaksanakan studi terkait pelaksanaan sistem ini kedepannya.

Selain itu, tim Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bus Trans Koetaradja juga telah melakukan survei kepada masyarakat pengguna jasa bus selama ini.

"Saat ini sosialisasi Trans Koetaradja berbayar, dan survei oleh tim UPTD Trans Koetaradja," kata Junaidi kepada wartawan saat ditemui dikantornya, Senin (7/1).

Dalam proses sosialisasi ini, Junaidi mengatakan kalau pihaknya sedang mempersiapkan bagaimana cara proses pembayar kedepan, berapa nominalnya, kemudian apakah pengguna harus membayar penuh atau mungkin juga mendapatkan subsidi setengahnya dari pemerintah.

"Kami sedang mempersiapkan bagaimana cara bayar, berapa bayar, apakah penuh (full) atau sebagiannya disubsidi pemerintah," ujarnya.

Junaidi menyampaikan, target pemerintah menerapkan sistem berbayar ini direncanakan berlaku pada tahun 2020 mendatang, tetapi semua itu tergantung dari persiapan infrastruktur, sambutan masyarakat hingga lahirnya regulasi serta dukungan dari DPR Aceh.

"Semua sangat ditentukan oleh penyiapan infrastruktur, sambutan masyarakat, regulasi yang tersedia untuk itu dan dukungan dari DPRA," ungkapnya.

Untuk saat ini, pemerintah terus bertanya kepada masyarakat apakah keberatan atau tidak dengan sistem berbayar kedepan. Apalagi cara membayarnya nantinya menggunakan sistem elektronik artinya non tunai.

"Melihat pernyataan pak Plt Gubernur Aceh, kalau kami (pemerintah) mampu, kenapa suruh bayar kalau kemampuan pemerintah itu ada," katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Trans Koetaradja, Robby Irza menjelaskan dalam hasil survei sejauh ini, masyarakat mau menerima dan menyambut positif sistem berbayar, namun dengan tarif yang tidak memberat pengguna, seperti pada kuisioner rata-rata masyarakat memilih harga terendah.

"Dari form kusioner pilihan masyarakat rata-rata antara Rp 2.000 sampai Rp 5.000. Dan nantinya juga ada pemisahan antara tarif pelajar mahasiswa dan umum," ungkapnya.

Robby kembali menegaskan, sistem tersebut bisa berlaku setelah adanya regulasi yang ditetapkan oleh gubernur atau qanun retribusi yang sedang digarap oleh DPR Aceh. Tetapi selama qanun retribusi itu belum dikeluarkan, maka tidak ada dasarnya untuk pelaksanaan sistem tersebut.

Robby berharap, dengan diberlakukan prosedur bayar nantinya ada pengalihan beban yang selama ini seluruh operasional menjadi tanggungan pemerintah, maka dapat ditutupi menggunakan pendapatan dari pembayaran tersebut. Kemudian dana beban operasional sebelumnya itu bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan atau peningkatan pelayanan bagi pengguna Trans Koetaradja.

Tak hanya itu, Robby juga menerangkan jika sistem bayar ini berjalan, pengguna Trans Koetaradja hanya cukup membayar sekali saja dalam satu perjalanan walaupun melewati jalur transit.

"Cukup sekali bayar dalam perjalanan selama tidak turun dan keluar dari sistem bayarnya, karena pembayarannya menggunakan sistem elektronik," pungkas Robby.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin

Komentar

Loading...